SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Tingginya Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam tiga tahun terakhir sangat disayangkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola anggaran.
“Sangat menyayangkan tingginya SiLPA di Kabupaten Tuban,” ujar Koordinator FITRA Jatim, Dahlan, kepada suarabanyuurip.com, melalui pesan messengernya, Kamis (4/1/2018).
Pria ramah ini juga menilai lemahnya peran kontrol dan pengawasan DPRD, menyumbang tingginya SiLPA. Dikarenakan setiap triwulan pemda memberikan laporan atau progress serapan anggaran kepada DPRD.
Itu mestinya dijadikan moment untuk mengevaluasi capaian serapan anggaran dan capaian kinerja. Selain itu, problem SiLPA yang tinggi biasanya disebabkan oleh Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD yang cenderung hanya menambah anggaran.
Sebagai pria yang berpengalaman perihal anggaran, dia menyarankan Pemkab Tuban harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Harapannya bupati bisa mengontrol kinerja OPD dalam menyerap anggaran.
“Sebenarnya SiLPA itu sah-sah saja selama indikator kinerjanya tercapai,” tegasnya.
Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban, Rohman Ubaid, membenarkan jika adanya sisa APBD itu tidak ada masalah selama indikatornya tercapai. Bahkan anggarannya bisa dilaksanakan di tahun berikutnya.
Dilain kesempatan, Bupati Tuban, Fathul Huda juga meminta satu OPD satu inovasi. Dalam waktu dekat/di awal tribulan 1, akan ada pemaparan dari masing-masing OPD terkait inovasinya. Ditambah setiap kecamatan diminta mendata kemiskinan dari nol, untuk menjadi pegangan Bupati.
“Masih jalan one OPD one Inovasi,” sergah mantan Camat Jenu.
Perihal data SiLPA lima tahun terakhir, Ubaid sapaan karibnya membeberkannya kepada wartawan suarabanyuurip.com. Untuk yang tahun 2017, penghitungan sementara atau belum final sebesar Rp264.354.628.598,-.
Sedangkan besaran SiLPA tahun 2012 sebesar Rp184.273.733.033, turun menjadi Rp158.968.722.178 ditahun 2013, naik lagi menjadi Rp250.431.954.314 di tahun 2014. Pada tahun 2015 SiLPA Tuban terus naik menjadi Rp294.018.836.476, dan di tahun 2016 turun menjadi Rp258.194.470.143.
Ketua DPRD Tuban, Miyadi, selama ini terus mendorong supaya OPD meningkatkan serapan anggarannya. Awal tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum diminta menyerap anggaran APBD Rp60 miliar. Harapannya bulan Januari ini bisa lelang, dan awal Februari mulai dikerjakan.
“Kami terus mendorong dinas supaya meningkatkan serapan anggaran,” pungkasnya.(Aim)
