SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Sedia
Bojonegoro – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, menyoroti rendahnya serapan APBD 2019 sebesar Rp4,6 triliun yang baru mencapai 16% pada semester pertama.
“Ini menandakan kinerja pemerintah sekarang kurang bagus,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (10/6/2019).
Baca :APBD Bojonegoro 2019 Naik Menjadi Rp4,6 Triliun
Menurut politisi Partai Demokrat ini, seharusnya anggaran sebesar itu mampu mengakomodir kebutuhan dasar dan meningkatkan perekonomian melalui program-program yang pro rakyat.
“Jika serapan anggaran minim seperti ini yang dirugikan masyarakat,” ucapnya.
Pihaknya meminta pemkab segera memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Jika tidak, dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja kepala daerah.
Baca : APBD Bojonegoro 2019 Lebih Besar Pasak daripada Tiang
“Jangan sampai ketika semester kedua serapan anggaran tidak mencapai 20 persen, kita dapat sanksi pemotongan anggaran dari pusat,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti, menjelaskan rendahnya serapan APBD ini dikarenakan ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pagu anggaran cukup besar belum melakukan kegiatan secara maksimal.
Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan pagu anggaran sebesar Rp826 miliar; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp537 miliar; RSUD Sosodoro Djatikusumo sebesar Rp218 miliar; dan Dinas Pendidikan sebesar Rp202 miliar.
“Dari hasil evaluasi masih proses lelang,” ucap mantan Camat Gondang itu.(rin)
