SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Sejumlah fraksi DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) APBD tahun 2020 yang mencapai Rp 2,2 triliun lebih. Mereka menilai tingginya SiLPA ini membuktikan tidak efektifnya perencanaan yang dilakukan Pemkab Bojonegoro.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ahmad Supriyanto menyampaikan besarnya SiLPA ABPD tahun 2020 ini justru menggambarkan betapa tidak efektifnya perencanaan. Apalagi di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Ini harus dipertimbangkan lagi agar tidak terjadi akumulasi besarnya SiLPA karena ketidakefektifnya realisasi. Terlebih terkait belanja urusan wajib pelayanan dasar,” ujarnya saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terkait Laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati Bojonegoro tahun 2020, Kamis (3/6/2021).
Supriyanto kemudian mencontohkan biaya operasional sekolah (BOS) senilai Rp 1 miliar lebih di 12 sekolah dasar di bawah Dinas Pendidikan yang telah di marger, namun sekolah tersebut masih menerima dana BOS.
Selain itu, lanjut Supriyanto, pos anggaran untuk fasilitas kesehatan di Dinas Kesehatan sebesar Rp 8,6 miliar yang belum terserap.
“Kami harapkan kedepan penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan, dan perencanaannya lebih dimatangkan,” pesannya.
Senada disampaikan Sekretaris Fraksi PDI-P, Natasya Devianti. Menurut dia, dengan SiLPA APBD 2020 yang mencapai Rp 2 triliun lebih ini akan berdampak pada sisi pendapatan. Yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Selain itu, SiLPA tinggi ini juga memunculkan pertanyaan. Kenapa ini bisa terjadi ? Apakah SKDP terkait kurang berjalan dengan baik sehingga ini terjadi. Jika iya, harus ada langkah konkrit agar kedepan tidak terjadi lagi,” kata Natasya.
Wakil Ketua Fraksi PPP, Sumari juga meminta serapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dimaksimalkan dan dapat dilaksanakan di awal tahun agar SiLPA bisa diminimalkan.
“Sisa anggaran harus dimaksimalkan untuk prioritas kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Ketua Fraksi Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia, Sri Sudarumiati meminta kepada Pemkab Bojonegoro menjelaskan besarnya SiLPA APBD 2020 yang mencapai Rp2,2 triliun lebih.
“Kami berharap besarnya SiLPA ini bentuk efisiensi bukan stagnanisasi kinerja OPD,” harapnya.
Berbeda dengan Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera. Menurut juru bicaranya, Lasuri, SilPA 2020 dapat menutup APBD Bojonegoro mengalami divisit. Disampaikan divisit ini adalah sebuah kewajaran dalam neraca keuangan suatu daerah. Terlebih ketika daerah mengalami ketidakpastian terhadap penerimaan pendapataan di semua sektor akibat pandemi Civid-19.
“Apalagi dalam perjalanannya harus mengikutu surat kepetusan bersama atau SKB dua menteri. Tentu ini jadi masalah baru. Namun bisa kita lihat dalam postur APBN 2020, negara kita juga mengalami divist Rp 106 triliun,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan SiLPA 2020 tinggi karena ada kewajiban pemkab merefocusing anggaran. Yakni relokasi anggaran Covid-19 sesuai surat keputusan bersama (SKB) 2 menteri sebsar Rp 1,3 triliun dan tidak semua terserap, efisiensi anggaran perjalanan dinas dan rapat serta program lain karena pandemi Covid-19.
“Selain itu ada pemasukan dari kurang salur DBH Migas dan pemasukan dividen BUMD ADS setelah penetapan APBD 2020,” jelas Sekretaris Daerah Bojonegoro ini.(suko)
Â
