Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – APBD 2023 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebesar Rp 7,4 triliun. Dengan angka ini, ternyata berada di peringkat 2 tertinggi di Indonesia setelah Kabupaten Bogor. Namun, angka kemiskinan di Bojonegoro menempati peringkat tertinggi ke-11 di Jawa Timur (Jatim) atau 12,21 persen.
Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCi) Aw Syaiful Huda mengatakan, Bojonegoro menempati peringkat 2 kabupaten dengan APBD tertinggi di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di urutan pertama adalah Kabupaten Bogor sebesar Rp 9,1 triliun, sedangkan Kabupaten Tangerang di urutan ketiga Rp 7,1 triliun.
“Dan disusul Kabupaten Bekasi di urutan keempat dengan APBD sebesar Rp 6,6 triliun,” katanya, kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (25/1/2023).
Dia mengatakan, dengan postur APBD cukup besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro harusnya bisa mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro. Apalagi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp 2,6 triliun.
“Sehingga Pemkab Bojonegoro harus banyak berinovasi untuk mensejahterakan masyarakat Bojonegoro,” ujarnya.
Namun, di sisi lain Bojonegoro masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Dia mengatakan, sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Bojonegoro pada 2022 sebesar 12,21 persen, menempati peringkat tertinggi ke 11 di Jatim.
“Kebanyakan 41,37 persen masyarakat miskin bekerja di sektor pertanian, 20,02 persen bekerja sektor non-pertanian, dan 38,61 persen tidak bekerja atau menganggur,” katanya.
Awe sapaan akrabnya, Bojonegoro sangat rentan mengalami guncangan ekonomi karena masih tergantung industri sektor migas. Karena itu, diperlukan pembangunan diverifikasi ekonomi daerah untuk strategi pembangunan transformasi ekonomi.
“Dan APBD Bojonegoro harusnya diarahkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan pembangunan diversifikasi ekonomi daerah,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro Firman Bastian mengatakan, kemiskinan Bojonegoro tahun ini turun 12,21 persen dari total jumlah penduduk miskin di Bojonegoro sebanyak 153.400.
“Sebenarnya, intervensi program dari pemda sudah sangat masif. Tetapi memang masih perlu waktu untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, angka penurunan kemiskinan sudah memenuhi target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, jika dilihat dari angka jumlah penduduk angka penurunan kemiskinan masih rendah.
“Sehingga ini menjadi PR bagi pemkab agar bekerja secara maksimal dalam menekan angka kemiskinan,” pungkasnya.(jk)
