DPRD Bojonegoro Akan Tanggapi LKPJ Bupati, Terutama Terkait Silpa dan Dana Abadi

Anggota DPRD Bojonegoro, Lasuri.

Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur akan memberi tanggapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah tahun 2022. Ada sejumlah kinerja yang belum maksimal diantaranya seperti tingginya silpa dan dana abadi yang tidak terserap.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam LKPJ 2022 menyatakan capaian kinerja keuangan 82,83 persen dengan rincian belanja daerah dari target Rp 6,4 triliun telah terealisasi Rp 5,3 triliun.

“Itu meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Masing-masing sudah terealisasi di kisaran angka 80 hingga 90 persen dari plafon,” katanya saat menyampaikan LKPJ di Gedung DPRD Bojonegoro.

Selanjutnya, belanja modal target awalnya mencapai Rp 1,8 triliun terealisasi Rp 1,2 triliun atau 67,02 persen. Yakni terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung bangunan, belanja serta belanja jalan, jaringan dan irigasi.

“Sementara untuk sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar 2,8 triliun yang sekarang di kas daerah (Kasda). Silpa ini dari dana abadi yang belum terserap dan ada tranfer DBH migas di ujung tahun,” katanya.

Baca Juga :   Ibu Rumah Tangga Minta Diikutkan Pelatihan Keterampilan Gratis

Menanggapi LKPJ Bupati 2022, Anggota DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, panitia khusus (pansus) LKPJ Bupati Anna Mu’awanah telah dibentuk yakni ada empat pansus. Nantinya dari masing-masing pansus ini akan mengoreksi atau mengevaluasi kinerja bupati selama 2022 kemarin.

“Akan kami evaluasi dokumen LKPJ 2022, karena ada beberapa kinerja yang belum maksimal,” katanya, Kamis (9/3/2023).

Dia mengatakan, LKPJ 2022 akan didalami di masing-masing pansus untuk memberikan rekomendasi. Sebab, ada belanja yang realisasi serapannya minim seperti belanja tanah, yang targetnya Rp 419 miliar hanya terealisasi Rp 10 miliar atau 2,19 persen.

“Belanja tanah serapan minim karena ada perubahan hasil apraisal RS Sumberrejo, juga ada penambahan luas lahan sekitar 300 hektare dari Bendung Gerak Karangnongko,” katanya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *