Oleh : H. Abdul Wahid Azar, SH
Di balik laporan APBD Bojonegoro yang kering dan angka-angka yang tak berujung, ada satu cerita yang terlupakan. Cerita rakyat kecil yang menunggu keajaiban dari janji-janji pembangunan. Namun, di dalam keangkuhan kantor-kantor pemerintah daerah Bojonegoro, impian mereka tertimbun oleh lautan administrasi yang rumit.
Siti, seorang ibu rumah tangga dengan tiga anak, memandang jendela dengan tatapan haru. Rumah kecilnya di pinggiran kota, yang selalu berderet dalam impian panjangnya, masih terabaikan. Anggaran yang besar seharusnya membantu membangun masa depan anak-anaknya, tetapi kenyataannya seolah tak bersahabat.
“Kami butuh sekolah yang layak, tapi setiap tahun anggaran pendidikan tak terserap. Anak-anakku, seperti impian-impian kami, tak tersentuh oleh dana yang seharusnya menjadi jalan bagi perubahan,” ujar Siti dengan suara bergetar.
Ahmad, seorang petani yang bergantung pada tanah subur di desa kecilnya, merasa terlunta-lunta. Proyek irigasi yang dijanjikan untuk meningkatkan hasil pertaniannya tak kunjung terealisasi. Mataharinya dan kerja kerasnya di sawah tak mampu menembus birokrasi yang kompleks.
“Kami hanya butuh air bersih untuk tanaman kami tumbuh, untuk hidup kami lebih baik. Tapi, mengapa proyek irigasi yang dianggarkan tak kunjung menjadi kenyataan? Bukankah ini juga hak kami sebagai rakyat yang setia membayar pajak?” keluh Ahmad dengan tanda tanya.
Di ujung kota, Dini, seorang mahasiswi dengan mimpi besar, terdampar oleh minimnya fasilitas pendidikan. Perpustakaan yang seharusnya menjadi sumber inspirasi terbengkalai. Dia bertanya-tanya, “Kemanakah dana yang seharusnya membuka pintu ilmu bagi kami yang haus pengetahuan? Bukankah kita juga bagian dari masa depan rakyat Bojonegoro ini?”
Belum lagi tatapan masa depannya yang gelap karena industri migas dengan keangkuhan dan arogansinya menutup celah peluang kerja karena menilai warga lokal tidak memenuhi kualifikasi standar perusahaan.
Seorang pemuda Bojonegoro, yang seharusnya menjalani karirnya di industri migas yang ada di wilayahnya, merasakan dampak langsung dari pengangguran.
“Kami punya potensi, kami ingin berkontribusi untuk daerah kami sendiri. Tapi mengapa industri migas tidak memberikan peluang bagi kami?” ujarnya dengan ekspresi wajah kecewa.
Tantangan ini menciptakan narasi yang lebih rumit di tengah ketidakpastian ekonomi. Anggaran tak terserap yang mencapai lebih dari Rp 3 triliun seharusnya menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Masyarakat Bojonegoro menantikan kebijakan yang mampu mengubah permainan, merangkul mereka dalam proses pembangunan.
Cerita-cerita ini adalah cermin dari ribuan mungkin jutaan impian yang terabaikan. Di setiap anggaran yang tak terserap, ada keluarga yang terus merindukan layanan kesehatan yang layak, pelajar yang tak mendapatkan sarana pendidikan yang memadai, dan petani yang terus berharap pada kemajuan pertanian.
Saat kita membicarakan anggaran, mari kita ingat bahwa di setiap rupiah anggaran tersebut, tersemat impian dan harapan rakyat. Mari kita hadirkan kepedulian dan kebijaksanaan untuk memastikan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Bojonegoro bukan hanya sekedar angka, tetapi juga alat untuk mewujudkan mimpi dan menyentuh kehidupan rakyat yang seharusnya menjadi pusat dari setiap kebijakan. APBD yang tinggi adalah hasil dari tanah yang terus di eksploitasi karena mengandung kekayaan yang tinggi.
Sebagai langkah berani terhadap tantangan serapan APBD yang rendah beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seharusnya mengumumkan era baru pembangunan dengan meluncurkan Grand Design dan Grand Strategy yang revolusioner. Langkah epik ini tidak hanya menghadirkan harapan baru bagi rakyat Bojonegoro, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk membentuk masa depan yang lebih baik.
SILPA yang terus menerus tinggi bisa menjadi kondisi “status quo” tanpa langkah apapun dan perubahan apapun. Inilah saatnya untuk melakukan terobosan besar ke arah kemajuan yang nyata. Langkah-langkah berani yang diakui sebagai pilar Grand Design dan Grand Strategy tersebut agar masyarakat Bojonegoro dapat menikmati pembangunan lebih baik lagi.
Optimasi Serapan APBD dengan Efisiensi Maksimal : Grand Design ini menciptakan fondasi untuk sistem pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan responsif. Penataan ulang proses administratif dan birokrasi diharapkan akan meningkatkan kelancaran dan kecepatan dalam penyerapan anggaran.
Transparansi maksimal dan akuntabilitas yang Tak Tergoyahkan : Grand Strategy menegaskan komitmen untuk menjadikan pemerintahan lebih terbuka dengan meningkatkan transparansi alokasi anggaran. Mekanisme akuntabilitas yang kuat akan memastikan bahwa setiap rupiah APBD digunakan dengan penuh pertanggungjawaban.
Prioritas Pembangunan yang Membahagiakan Hati Masyarakat : Grand Design dan Grand Strategy memandang pembangunan sebagai investasi di masa depan. Prioritas diberikan pada proyek-proyek yang berkelanjutan, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Partisipasi Masyarakat dalam Semangat Demokrasi Sejati : Grand Design menggandeng masyarakat sebagai mitra utama dalam perencanaan anggaran.
Pendapatan Alternatif dan Investasi Swasta : Grand Strategy mencakup pencarian sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada APBN. Kemitraan strategis dengan sektor swasta akan digalakkan untuk mendukung investasi dalam proyek-proyek pembangunan yang visioner.
Dengan langkah-langkah inovatif ini, Bojonegoro meletakkan batu fondasi bagi kemajuan yang signifikan. Grand Design dan Grand Strategy bukan hanya sekadar dokumen. Ini adalah komitmen kami untuk membentuk Bojonegoro yang tangguh, berdaya saing, dan penuh harapan. Bersama-sama, kita akan ciptakan gemerlap masa depan untuk Bojonegoro yang lebih baik.”
Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran demi pembangunan yang berkelanjutan, peran kampus sebagai katalisator menjadi semakin penting. Kampus tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, melainkan juga sumber daya strategis yang dapat menggerakkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran publik.
Kerja sama erat antara kampus dan pemerintah dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan penyerapan anggaran. Kampus, dengan keahlian dan risetnya, dapat memberikan masukan berharga dalam perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan keterlibatan kampus, strategi penyerapan anggaran dapat lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diinisiasi oleh kampus dapat membantu meningkatkan kemampuan birokrasi dalam mengelola anggaran. Dengan memberikan pelatihan terkini tentang manajemen keuangan dan administrasi publik, kampus dapat berperan dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih efisien.
Kampus juga memiliki peran kunci dalam merangsang inovasi dalam penyerapan anggaran. Melalui proyek riset dan pengembangan, kampus dapat mengidentifikasi metode baru dan teknologi canggih yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Inovasi ini tidak hanya mencakup cara-cara baru untuk mengelola anggaran, tetapi juga solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Selain itu, kampus dapat menjadi jembatan antara sektor pendidikan dan dunia industri. Keterlibatan kampus dalam proyek-proyek riset bersama dengan industri dapat menciptakan peluang investasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan menjadikan kampus sebagai katalisator penyerapan anggaran, kita tidak hanya mengoptimalkan penggunaan dana publik, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan. Melalui kerja sama yang erat antara kampus dan pemerintah, kita dapat mengarahkan setiap rupiah anggaran untuk memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Ironis, ajakan perdebatan adu ide dan gagasan yang disuarakan oleh ahli filsafat Bung Roky Gerung, dianggap angin lalu oleh beberapa kampus di Bojonegoro, surat demi surat yang saya layangkan tidak pernah ada jawaban diterima atau ditolak !
Penulis adalah Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor urut 2,/Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Bisnis
