Penerimaan Negara Sektor Migas Bisa Berubah, Ini Penyebabnya

FOTO ILUSTRASI : Salah satu kegiatan hulu migas yang dilaksanakan di lepas pantai.

Suarabanyuurip.com – d suko nugroho

Jakarta – Penerimaan negara dari sektor migas masih menjadi salah satu andalan kekuatan APBN. Namun, penerimaan dari industri ekstraktif ini sangat rentan akan perubahan dan dipengaruhi oleh beberapa parameter utama yang berfluktuasi.

Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi, Heru Windiarto menjelaskan perubahan dan beberapa parameter utama yang mempengaruhi penerimaan negara dari sektor migas. Di antaranya harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, volume lifting, faktor alam dan pengelolaan yang didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang melingkupi kewenangan dari beberapa instansi.

“Untuk itu kesamaan pemahaman mutlak diperlukan dan melihat secara arif ketentuan peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Heru mewakili Direktur Pembinaan Program Migas Mustafid Gunawan rapat penghitungan bersama realisasi lifting minyak dan gas bumi Triwulan I Tahun 2023.

Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, lanjut Heru,
dalam APBN Tahun 2023 yang telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI telah ditargetkan penerimaan migas sebesar Rp 131,2 triliun.

“Besaran ini dihitung dengan menggunakan asumsi makro dimana lifting minyak bumi sebesar 660 MBOPD, lifting gas bumi sebesar 1.100 MBOEPD, ICP sebesar US$ 90,00 per barel, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 14.800 per US$,” ungkap Heru dihadapan perwakilan daerah penghasil migas diantaranya Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Maluku, Papua Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana HulusMigas (SKK Migas), Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) serta perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama migas.

Baca Juga :   2021, Pemerintah Bangun Jargas 120.776 SR, Bojonegoro dapat 10.000 SR

Heru menyampaikan bahwa kinerja kegiatan usaha hulu migas Triwulan I tahun 2023 (periode Januari s.d. Maret 2023), secara nasional realisasi lifting minyak bumi rata-rata sebesar 590,41 MBOPD atau mencapai 89%, realisasi lifting gas bumi sebesar 936,15 MBOEPD atau mencapai 85%. Sedangkan realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 77,54 per barel, atau mencapai 86% dibanding target sebesar US$ 90 per barel.

“Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 pencapaian target lifting migas masih menghadapi banyak kendala di lapangan, baik kendala operasi, kegiatan pengembangan maupun kendala non teknis lainnya sehingga koordinasi yang telah berjalan selama ini antara seluruh pemangku kepentingan termasuk daerah penghasil migas seluruh Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan lifting migas pada periode berikutnya,” tutur Heru.

Namun demikian pihaknya tetap optimis karena Ditjen Migas Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas, BPMA dan seluruh KKKS senantiasa berusaha untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi migas pada tahun-tahun berikutnya.

“Dengan program ekplorasi dan program lainnya yang diupayakan untuk mencapai 1 juta barel di tahun 2030, dengan kondisi variable-variabel lainnya bagus sesuai target, maka dimungkinkan mencapai target di tahun 2023,” tegasnya.

Baca Juga :   PT IME Lanjutkan Pekerjaan Sipil Gas Flare

Heru menjelaskan beberapa langkah-langkah telah dilakukan Ditjen Migas untuk mencapai terget tersebut. Seperti melakukan percepatan pengembangan lapangan baru, percepatan produksi di lapangan-lapangan baru dan lama, optimalisasi perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapangan-lapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan manajemen cadangan minyak. Upaya lainnya yakni meningkatkan kehandalan fasilitasi produksi dan sarana penunjang, untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi unplaned shutdown sehingga dapat menurunkan kehilangan peluang produksi minyak.

Heru juga menegaskan bahwa Pemerintah bersama para pihak juga terus mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR).

“Peran serta dari Bapak Ibu di Pemda dalam hal formalitas, dalam hal pengondisian di masyarakat terutama dalam operaisonal kegiatan di lapangan, perlu koordinasi dan komunikasinya,” pungkas Heru.(suko)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *