Bojonegoro Bangun Jalan Nasional Rp 154 Miliar, FITRA: Tidak Efektif, Bukan Prioritas

Pelebaran jalan nasional Bojonegoro - Babat yang dibiayai menggunakan APBD Bojonegoro.

Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sejak 2021 hingga 2023 telah tiga kali melakukan pelebaran jalan nasional. Total biaya APBD Bojonegoro yang dikucurkan mencapai Rp 154,7 miliar.

Pada 2021, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan dana APBD sebesar Rp 70 miliar untuk pelebaran jalan nasional sepanjang 10 kilometer (Km). Pelebaram dimulai dari Tugu Selamat Datang Bojonegoro hingga Desa Margomulyo, Kecamatan Balen.

Kemudian, pelebaran jalan nasional dilanjutkan pada tahun 2022 sepanjang 10 Km mulai Balen – Baureno dengan biaya APBD Bojonegoro mencapai Rp 82 Km atau meningkat Rp 12 miliar dari tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2023 ini, pelebaran jalan nasional kembali dianggarkan sebesar Rp 1,6 miliar untuk panjang 13 Km mulai Desa Ngemplak hingga Desa Gajah Kecamatan Baureno atau perbatasan Bojonegoro – Lamongan.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) Jatim Dakelan menilai proyek tersebut tidak efektif dan menjadi beban APBD.

“Lebih baik difokuskan prioritas pembangunan daerah saja,” katanya, Senin (5/6/2023).

Baca Juga :   Serapan APBD Bojonegoro 2023 Rendah, Fitra Jatim : Kinerja OPD Perlu Dievaluasi

Dia mengatakan, proyek pelebaran jalan nasional tentu menjadi beban APBD, apalagi nilai anggaran yang kucurkan mencapai ratusan miliar. Harusnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tidak dikerjakan pemerintah yang ada di daerah.

Dengan begitu, lanjut Dakelan, anggaran pelebaran jalan nasional dapat digunakan untuk prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang berdampak kepada perekonomian masyarakat.

“Jika APBD digunakan untuk pelebaran Jalan Nasional ini sangat tidak efektif karena bukan prioritas,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, pelebaran Jalan Nasional pada tahun ini untuk menuntaskan hingga perbatasan Bojonegoro-Lamongan. Meskipun Jalan Nasional merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, akan tetapi masyarakat Bojonegoro sangat membutuhkan.

“Apalagi dengan jumlah kendaraan yang meningkat DPRD melalui Banggar akhirnya mensetujui pelebaran jalan tersebut,” pungkas politisi PAN itu.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *