Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Sebanyak 50 orang berada di bawah koordinasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angling Dharmo menggelar aksi demonstrasi damai di dua tempat. Yaitu Polres dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (22/06/2023).
Tentutan utama dalam unjuk rasa yang dipimpin oleh Ketua LSM Angling Dharmo, Muchammad Nasir, ini ialah mempertanyakan penanganan dugaan korupsi pasar hewan di Kecamatan Balen. Selain itu terdapat empat apresiasi atau dukungan atas perkara yang ditangani oleh Polres Bojonegoro maupun Polda Jatim.
Jujugan pertama peserta aksi adalah Polres Bojonegoro. Di halaman depan kantor aparatur penegak hukum (APH) ini Muchamad Nasir menyampaikan aspirasi. Dihadapan Kabag Ops. Polres Bojonegoro, Kompol Budi Santoso, Nasir mengungkapkan keinginannya agar kasus yang telah ditangani APH bisa dituntaskan.
“Kami menyampaikan rasa hormat kami bersama anggota LSM kami atas penegakan supremasi hukum yang telah dilakukan. Khususnya pada kasus dugaan korupsi. Kami wujudkan dalam bentuk tumpeng ini mohon dapatnya diterima,” kata Nasir.
Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto didampingi Kabag Ops. Polres Bojonegoro, Kompol Budi Santoso terima aspirasi LSM Angling Dharmo.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari
Kabag Ops. Polres Bojonegoro, Kompol Budi Santoso, menyambut baik apresiasi yang dikemukakan LSM Angling Dharmo dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada pihaknya.
“Tentunya penegakan harus kita kawal dan kontrol secara bersama-sama,” ucapnya.
Selanjutnya, peserta unjuk rasa bergeser menuju lokasi ke dua di gedung DPRD Bojonegoro. Rombongan pendemo diterima langsung di ruang paripurna setempat oleh Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto.
Koordinator demo, Muchamad Nasir kali ini berganti bersuara mempertanyakan perihal dugaan korupsi pasar hewan yang ditengarai terjadi di tubuh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro. Pihaknya mempertanyakan pula mengapa Kepala Disdagkop UM tidak turut dihadirkan menemui pengunjuk rasa.
“Kami juga pertanyakan ke DPRD, karena Disdagkop dalam pembangunan pasar baru (Pasar Banjarejo II atau Pasar Wisata) ini anggarannya disetujui oleh DPRD. Kami mohon penjelasan,” ujar Nasir.
Menanggapi terhadap penyampaian pentolan LSM kawakan itu, Sukur Priyanto menyatakan, bahwa dalam surat pemberitahuan yang dia terima, tidak disebutkan ada permintaan bertemu dengan Sukaemi. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menghadirkan yang bersangkutan.
Ketua LSM Angling Dharmo, M. Nasir di ruang paripurna DPRD Bojonegoro.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari
Sedangkan berkenaan tuntutan pendemo untuk mengusut dugaan korupsi pada Disdagkop UM, Sukur meminta kepada para pendemo agar tak hanya berhenti pada perkara tersebut saja, melainkan menyeluruh.
“Kalau memang LSM Angling Dharmo mencium bau-bau tidak sedap, berbau korupsi di seluruh kegiatan pembangunan Kabupaten Bojonegoro, ya mestinya demonya dilengkapi sekalian. Minta kepada seluruh APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian agar menyelidiki. Jadi biar tidak terkesan ada titipan pada LSM ini,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Kemudian, atas aspirasi Nasir yang berkembang menyoal pembangunan Pasar Wisata. Sukur menjelaskan, bahwa DPRD hanya menyetujui ihwal anggaran pembangunan pasar, namun tidak pernah menyetujui relokasi para pedagang pasar.
Hanya saja, lanjut Sukur, pihaknya mengaku sangat kecewa berat terhadap eksekutif, khususnya Disdagkop UM. Pasalnya, empat pasar yang dibangun pemerintah kabupaten (pemkab) menyedot anggaran sangat besar. Mulai dari Pasar Banjarejo yang menelan anggaran Rp70 miliar lebih, Pasar Wisata, Pasar Hewan, hingga Pasar Kedewan.
“Pasar – pasar itu tidak mempunyai kontribusi yang riil (nyata) untuk memajukan ekonomi masyarakat. Fakta yang terjadi, habis dibangun pedagangnya tidak ada yang mau berdagang di situ. Entah itu karena tarifnya, entah karena lay out-nya, entah karena persoalan yang lain,” lanjut dia.
“Ini kepala dinas (yang nangani) pasar pakai otak apa pakai dengkul. Kegagalan revitalisasi pasar ini adalah wilayah tanggung jawab Sukaemi. La kalau kita pemimpin ini membiarkan orang yang tidak becus menangani pasar yang berbiaya besar ini kita diam, kita berdosa,” imbuh Sukur.
Usai dengar pendapat terlaksana, para pendemo membubarkan diri dengan tertib. Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan mendapat kawalan dari aparat keamanan.(fin)
