Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Realisasi belanja APBD 2022 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mencapai Rp 5,3 triliun dari total plafon anggaran sebesar Rp 6,4 triliun. DPRD menilai Pemkab Bojonegoro seharusnya bisa lebih memaksimalkan anggaran belanja untuk mempercepat realisasi program prioritas yang telah dicantumkan dalam RPJMD-Perubahan.
“Nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2022 mencapai 82,83 persen,” kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar Ahmad Supriyanto saat menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro 2022.
Menurut dia, capaian belanja Pemkab Bojonegoro masih minim dan kurang maksimal karena belum mencapai total plafon anggaran sebesar Rp 6,4 triliun. Harusnya, Kabupaten Bojonegoro mampu memaksimalkan belanja sebagai langkah percepatan realisasi program prioritas yang telah dicantumkan di RPJMD-Perubahan.
“Penyerapan struktur belanja masih minim karena realisasi belanja masih mencapai Rp 5,3 triliun,” kata Mas Pri sapaan akrabnya.
Mas Pri meminta penyerapan belanja harus ditingkatkan dan dilaksanakan pada triwulan pertama. Juga, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada mekanisme dan kaedah normatif dalam APBD.
“Sehingga kesejahteraan masyarakat Bojonegoro bisa tercapai,” tegasnya.
Senada disampaikan Jubir Fraksi PAN NRIS Lasuri. Ia mendorong agar serapan belanja sebesar 82,83% di tahun 2022 harus ditingkatkan pada 2023 ini.
“Kami berharap semua OPD melakukan langkah taktis dan cepat untuk memaksimalkan kinerjanya di tahun 2023. Hal ini agar anggaran yang sudah terpasang dapat dilaksanakan dan terserap dengan baik,’ katanya.(jk)
