Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) menuding Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Mu’awanah, telah gagal mencerdaskan anak bangsa. Pernyataan ini mencuat usai terkuak fakta para pelajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Megale 1 dan SDN Sumberejo 3 telantar akibat kebijakan merger yang diterbitkan oleh penguasa setempat.
“Bupati Bojonegoro sebagai eksekutif telah gagal mencerdaskan anak bangsa. Padahal ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Koordinator APPA, Nafidatul Hima kepada SuaraBanyuurip.com, Jumat (21/07/2023).
Perempuan yang akrab disapa Hima ini mengemukakan sejumlah alasan yang melandasi argumen yang dia lontarkan. Pertama, akibat merger SD yang dia nilai tidak prosedural, APPA cenderung menyikapi pada dampak yang dialami para siswa.
Tersebab para siswa selama beberapa hari belakangan hanya bisa belajar di luar ruangan sekolah. Hima menyebut fakta itu sebagai tercabutnya hak anak untuk belajar, dan itu berarti mereka ditelantarkan.
“Lalu yang ke dua, di situ terjadi kekerasan psikis pada anak. Karena dengan belajar di luar kelas tanpa ada pendidiknya, psikis anak pasti kena. Bagi kami, itu artinya negara dalam hal ini eksekutif maupun legislatif di Bojonegoro tidak hadir menjamin pendidikan layak bagi warganya,” bebernya.
Selain itu, Hima juga mempertanyakan penghargaan yang diterima oleh Bojonegoro sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Karena menurut dia, dengan kondisi telantarnya anak-anak pelajar SD menjadi korban kebijakan merger yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan membuat status penghargaan itu perlu ditinjau ulang.
“Seharusnya ada 32 hak anak yang harus dipenuhi jika mengacu UU 32/2014 tentang Perubahan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satunya adalah hak mendapat pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya pelajar yang telantar ini saya kira penghargaan KLA perlu ditinjau ulang,” tandasnya.
Yulin Arysandi (dua dari kiri) bersama para wali murid saat mengadu ke gedung DPRD Bojonegoro.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari
“Tentu ini menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Oleh sebab itu saya mendesak agar negara hadir memulihkan hak anak mendapat pendidikan layak,” lanjut Hima saat mendampingi para wali murid SDN Sumberejo 3 dan SDN Megale 1.
Sementara itu, salah satu wali murid SDN Sumberejo 3, Yulin Arysandi mengaku, kecewa terhadap Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah. Sebab dia mendapat keterangan bahwa bupati perempuan asli dari Tuban itu sedang tidak ada ditempat ketika dia hendak mengadu.
“Pinginnya mengadu ke Ibu Bupati agar segera mendapat keputusan yang tepat. Tapi satupun pejabat tidak bisa saya temui,” ujarnya.
Diwartakan sebelumnya, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Fathur Rohim mengatakan, tahun ini ada 13 SDN di Bojonegoro akan dimerger.
“Saat ini, mulai dijadwalkan untuk pemindahan aset,” katanya, Kamis (20/7/2023).
Fathur menjelaskan alasan 13 SDN yang akan digabung ini karena muridnya sangat sedikit. Standardnya, sekolah dasar per kelas terisi 28 siswa atau setiap sekolah ada 168 siswa. Sedangkan untuk jumlah guru ASN ada 10 orang dengan kepala sekolah.
“Tapi beberapa sekolah yang dilakukan merger itu karena jumlah guru ASN dan kepala sekolah hanya 1 sampai 3 guru,” katanya.
Fathur menambahkan proses merger ini dilakukan untuk menjaga kualitas mutu pendidikan dasar di Bojonegoro.
Sementara itu, Anggota Fraksi PAN DPRD Bojonegoro, Lasuri menilai rencana merger 13 SDN oleh Disdik Bojonegoro dengan alasan kekurangan murid bukan solusi tepat.
“Harusnya Disdik menganggap hal itu sebagai tantangan, agar setiap sekolah bisa berlomba-lomba mendapatkan murid banyak,” katanya.(fin)
