CSR Migas Diberikan Merata, Lasuri : Desa Terdampak Harus Diprioritaskan

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri (kiri), dan Direktur Utama PT ADS, Mohammad Kundori (kanan).

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) mengungkapkan bahwa program corporate social responsibility (CSR) 2023 tak hanya diberikan desa terdampak proyek minyak dan gas bumi (Migas) saja. Melainkan juga akan digunakan untuk pembangunan desa yang tidak terdampak migas.

Menanggapi hal tersebut, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menilai jika desa terdampak harus tetap menjadi prioritas.

Direktur Utama PT ADS, Mohammad Kundori mengatakan, realisasi CSR PT ADS sudah dilakukan mulai tahun 2021 lalu. Anggaran CSR pada 2021 sudah digelontorkan sebesar Rp15,6 miliar.

“Yakni ada sembilan program CSR yang telah terealisasi,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (14/8/2023).

Sembilan program CSR itu, lanjut Kundori, meliputi rumah tidak layak huni (RTLH) di kecamatan kota, RTLH 5 desa, MCK di 3 desa, sembako, pengadaan perangkat Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR), kerohiman, pengrajin tahu, dan UMKM batik. Sedangkan, untuk tahun 2022 CSR yang akan diberikan kepada masyarakat bertambah banyak.

“Namun, jenisnya juga ada yang sama seperti tahun 2021 diantaranya air bersih, TPS (tempat pembuangan sampah), dan UMKM. Dan untuk anggarannya sekitar Rp20 miliar,” katanya.

Baca Juga :   Pasca Usulkan Pj Bupati, Warga Bojonegoro Somasi DPRD

Mas Dhory sapaan akrabnya menjelaskan, untuk program CSR tahun 2023 ini ada empat sektor yang akan difokuskan. Yakni pembangunan infrastruktur publik berbasis masyarakat, lingkungan hidup berkelanjutan, talenta seni dan budaya lokal, dan pelatihan digital marketing serta branding.

“Dan realisasi CSR ini diratakan di seluruh Bojonegoro agar masyarakat menerima manfaatnya. Terutama bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, penggunaan CSR untuk pembangunan di desa luar terdampak memang secara aturan dibolehkan. Sebab, tujuannya untuk meratakan pembangunan.

“Namun, desa terdampak migas harus tetap menjadi prioritas penggunaan CSR tersebut. Jadi pembangunan atau pengentasan kemiskinan harus diselesaikan terlebih dahulu,” tandasnya.(jk)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA BANYUURIP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *