6 Tahun Tambang Batu Kapur di Bojonegoro Beroperasi, Warga Sumuragung Hanya Terima Beras 15 Kg

Sidang tambang batu kapur.
JPU menununjukkan bukti banner kepada saksi terdakwa tambang batu kapur Desa Sumuragung saat sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Warga terdampak eskplorasi tambang batu kapur di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengeklaim selama 6 tahun hanya menerima 15 kilogram (kg) beras. Padahal, Pemerintah desa (Pemdes) Sumuragung menerima anggaran sebesar Rp 4,7 miliar dari eksplorasi tambang kapur.

Salah satu warga Desa Sumuragung Haji Affandi mengatakan, selama tambang batu kapur yang dikelola PT Wira Bumi Sejati (WBS) beroperasi, warga belum menerima kompensasi secara langsung, terutama warga terdampak.

“Sekali menerima dalam bentuk beras sekitar 10 sampai 15 kg dan itu diberikan tiga kali dalam enam tahun atau 2016 sejak tambang batu beroperasi,” katanya, Rabu (27/9/2023).

Dia mengatakan, Pemdes Sumuragung memberikan beras secara merata melalui rukun tetangga (RT). Bukan hanya warga terdampak tambang batu kapur.

“Saya juga dapat, tapi langsung saya berikan ke warga terdampak,” katanya kepada suarabanyuurip.com.

Salah satu saksi terdakwa yang dihadirkan di persidangan, Aminudin zuhri mengatakan, berdasarkan data yang didapat dari panitia gunung, Pemdes Sumuragung sudah menerima dana sebesar Rp 4,7 miliar dari tambang kapur yang dikelola PT WBS.

Baca Juga :   Tepati Janji, Sukur Priyanto Tinjau Langsung Tambang Kapur Bojonegoro

“Namun, untuk rinciannya digunakan untuk apa saya kurang tahu. Yang pasti selama 6 tahun warga hanya menerima bantuan berupa beras sebanyak 3 kali,” katanya.

Untuk diketahui, unjuk rasa yang dilakukan warga Sumuragung terhadap eksplorasi tambang batu kapur berujung pada masalah hukum. PT WBS melaporkan tiga warga setempat ke Polda Jataim karena dinilai telah menghalangi aktivitas tambang.

Ketiga warga itu adalah Akhmad Imron, Isbandi, dan Parno. Mereka sekarang ini telah menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Ketiga terdakwa diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang nomer 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *