SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur memasang target penerimaan pendapatan dana bagi hasil (DBH) migas tahun 2024 sebesar Rp 1,8 triliun. Target ini naik tipis dibanding 2023 lalu sebesar Rp 1,7 triliun.
Penerimaan DBH Migas yang diterima Kabupaten Bojonegoro ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya jumlah lifting, harga minyak mentah dunia, dan kurs dollar.
DBH ini diberikan kepada Kabupaten Bojonegoro karena sebagai daerah penghasil migas. Beberapa lapangan minyak telah berproduksi dan menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional seperti lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu; lapangan Sukowati, Blok Tuban, dan lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti mengatakan, besaran target DBH migas Kabupaten Bojonegoro dipasang sebesar Rp 1,8 triliun. Naik dibandingkan 2023 lalu sebesar Rp 1,7 triliun.
“Ada sedikit kenaikan, akan tetapi tahun ini tidak ada kurang bayar transfer DBH migas dari pemerintah pusat,” katanya, Jumat (2/2/2023).
Menurut Ibnoe, DBH migas yang dipasang Pemkab Bojonegoro terkadang bisa melebihi dari target. Hal iini tergantung transfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) dan variabel lainnya.
Ibnoe menjelaskan, penerimaan DBH Migas fluktuatif, sehingga dalam pemasangan target diperlukan kehatian-hatian dan kecermatan.
“Seperti yang pernah terjadi sekitar tahun 2015 lalu, berdasarkan aturan tertulis 2,6 triliun rupiah, kita pasang target 1,1 triliun rupiah, ternyata dari pusat hanya ditransfer 800 miliar rupiah,” ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menilai sudah sewajarnya jika pemkab menaikan target DBH Migas pada tahun 2024 ini.
“Karena sejak tahun 2019 transfer DBH Migas dari pemerintah pusat selalu melebihi target,” pungkas politisi PAN ini.(jk)
