Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa, Kejaksaan Bojonegoro Periksa 3 Orang PT SBT

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana.

SuaraBanyuuri.com — Arifin Jauhari

Bojonegoro — Ibarat nadi, proses penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan mobil siaga desa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jawa Timur masih terus berdenyut.

Setelah sebelumnya para salesman dari PT UMC Bojonegoro dan Direktur Finance PT UMC Surabaya, kali ini aparat penegak hukum (APH) yang berkantor di sekitar Bundaran Jetak ini memeriksa tiga orang Dealer Suzuki dari PT SBT.

“Yang datang (diperiksa) tiga orang dari PT SBT,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana kepada Suarabanyuurip.com di kantornya, Selasa (19/03/2024).

Pemeriksaan kepada para pihak dari dealer Suzuki penyedia kendaraan untuk mobil siaga desa ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Mereka dicecar lebih dari 20 pertanyaan oleh Jaksa Penyidik.

Sejatinya, masih ada satu orang lagi dari PT UMC Jalan Basuki Rahmat Surabaya dalam jadwal terperiksa. Tetapi tidak hadir memenuhi panggilan.

“Satu orang (dari) PT UMC Jalan Basuki Rahmat (Surabaya) tidak hadir kembali,” ujar jaksa penyuka olahraga sepeda gunung ini.

Baca Juga :   Hasil Penilaian Tim Appraisal Lahan J-TB di Sosialisasikan

“Konsentrasi kami sekarang masih di perusahaan-perusahaan saja dulu, nanti baru kami masuk kepada pemerintah daerah (kabupaten) dan juga para kepala desa,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Muji Martopo dalam warta sebelumnya.

Untuk diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa di era rezim Anna Mu’awanah ini membutuhkan waktu panjang sebelum naik ke tahap penyidikan. Berbelit-belitnya keterangan saksi dan pencarian alat bukti menjadi diantara penyebabnya.

“Secepatnya akan kita tuntaskan, karena kasus ini telah ditunggu-tunggu masyarakat,” tegas Kajari asli Boyolali, Jawa Tengah ini.

Pengungkapan dugaan korupsi pengadaan 384 mobil siaga desa ini telah berjalan sejak tahun 2023. Salah satu unsur pidana yang ditemukan adalah cashback yang tidak dikembalikan ke kas daerah (Kasda).(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 Komentar

  1. cocok usut tuntas kasus mobil siaga kebanyakan mobil siaga digunakan hanya untuk jalan jalan oleh keluarga kepala desa tidak di manfaatkan untuk masyarakat