Klunting, Pemkab Bojonegoro Terima DBH Migas Triwulan Pertama Rp 194 Miliar

Gedung Pemkab Bojonegoro berlantai tujuh di Jalan Mas Tumapel.
FOTO ILUSTRASI : Gedung Pemkab Bojonegoro berlantai tujuh di Jalan Mas Tumapel.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Transfer dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) triwulan pertama telah diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur pada akhir bulan Februari 2025 kemarin. Jumlahnya sebesar Rp 194 miliar dan sudah masuk ke kas daerah (kasda) setempat.

“DBH Migas triwulan pertama sudah ditransfer akhir Februari kemarin,” kata Kepala Bidang Perimbangan dan PAD lainnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Achmad Suryadi, kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (06/03/2025).

Dia mengatakan, transfer triwulan pertama sebesar Rp 194 miliar sudah masuk ke kasda. Transfer DBH migas dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap tiga bulan. Namun biasanya kerap terlambat hingga memasuki pada triwulan berikutnya.

“Triwulan pertama DBH migas biasanya diterima pada Maret sesuai jadwal, namun kemarin transfer dari pusat maju di Februari,” ujarnya.

Suryadi menjelaskan, kemungkinan Kabupaten Bojonegoro akan menerima kembali transfer DBH migas triwulan kedua pada April mendatang. Namun itu hanya prediksi, karena tergantung dari kebijakan fiskal pemerintah pusat dan kemampuan keuangan negara.

“Dari Pemkab Bojonegoro sendiri sudah memasang DBH Migas sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2025. Target tersebut optimis bakal di capai,” jelasnya.

Berdasar data Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, sejak tahun 2019 hingga 2024 Kabupaten Bojonegoro total telah menerima kucuran DBH Migas sebesar Rp 12,4 triliun.

Rinciannya transfer DBH Migas ke daerah, mulai 2019 sebesar Rp 1,97 triliun. Kemudian penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp 1,09 triliun, berikutnya untuk tahun 2021 mulai naik sebesar Rp 2,12 triliun, tahun berikutnya yakni 2022 kembali naik Rp 2,41 triliun. Kemudian transfer DBH migas dari pemerintah pusat terbesar terjadi pada tahun 2023, yakni mencapai Rp 3,04 triliun. Dan pada 2024 ini turun menjadi Rp 1,802 triliun.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan, transfer DBH Migas Kabupaten Bojonegoro semenjak tahun 2019 hingga 2024 memang besarannya naik turun.

“Dan pada tahun 2025, transfer DBH Migas dari pemerintah ke Bojonegoro ditargetkan mencapai Rp 1,9 triliun,” tandasnya.(jk)

Pos terkait