SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip-Jambaran (Forkomas Ba-Ja) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan audit internal dan eksternal terhadap BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS).
Lembaga non pemerintah di wilayah ring satu lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu, ini menilai, audit perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kinerja PT BBS. Kabar perusahaan pelat merah Bojonegoro-PT BBS-yang saat ini mencari tender proyek migas hingga ke Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi bukti keidakmampuannya bersaing di daerah sendiri.
“Audit harus cepat dilakukan. Pemkab dan DPRD jangan tinggal diam melihat konidisi ini. BBS harus diselamatkan,” tegas Ketua Forkomas Ba-Ja, Parmani kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (14/6/2025).
Parmani mengatakan, audit internal dan eksternal ini penting dilakukan untuk membantu mengidentifikasi masalah, meningkatkan tata kelola, dan memastikan akuntabilitas BUMD PT BBS. Sehingga dapat diketahui kelemahan dalam operasional, keuangan, tata kelola, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
“Apalagi modal BUMD BBS ini kan dari APBD, jadi harus dilaporkan secara transparan kepada publik,” tandas tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam ini.
Parmani menilai kinerja BUMD Bojonegoro PT BBS selama ini tidak maksimal. Berdasarkan data yang dia peroleh, selama 18 tahun terhitung sejak tahun 2006 hingga 2023 lalu, hanya mampu menyetorkan keuntungan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Rp 18,3 miliar. Padahal modal yang digelontorkan dari APBD sebesar Rp 11,5 miliar.
“Artinya setiap tahunnya BBS ini kan hanya mampu memberikan PAD satu miliar. Ini kan kecil sekali, karena BBS didirikan untuk menangkap peluang industri migas di Bojonegoro,” bebernya.
Menurutnya, yang lebih memprihatikan BUMD PT BBS harus mencari proyek migas hingga ke NTB. Padahal banyak peluang pekerjaan yang semestinya bisa ditangkap dari kegiatan migas di Bojonegoro. Baik di lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu; lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (JTB), maupun lapangan minyak Sukowati.
“Ini kan memalukan. Daerahnya sendiri ada kegiatan industri migas, tapi mencari proyek sampai ke NTB. Ini menunjukkan BBS tidak memiliki kemampuan bersaing di proyek migas,” sindirnya.
Parmani mencontohkan proyek maintenance (pemeliharan/perawatan), pengadaan mobil operasional migas dan beberapa proyek lainnya seharusnya bisa ditangkap BUMD PT BBS. Namun proyek tersebut selama ini dikerjakan oleh kontraktor dari luar Bojonegoro.
“Harusnya BBS bisa menangkap peluang-peluang pekerjaan seperti itu. Jika bisa mengerjakannya, BBS dapat menggandeng perusahaan-perusahaan lokal Bojonegoro,” tegasnya.
Parmani menambahkan, BUMD PT BBS harus segera dibenahi. Apalagi dalam waktu dekat ini akan ada proyek pembangunan pabrik bioetanol-metanol di Bojonegoro.
“Jika perlu semua direksinya harus dirombak. BBS harus diisi oleh orang-orang kompeten dan memiliki kapabilitas, agar bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD Bojonegoro,” pungkasnya.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi sebelumnya menyayangkan BUMD PT BBS harus mencari proyek migas hingga keluar daerah. Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemkab Bojonegoro untuk segera menyelamatkan BBS, karena sekarang ini hanya satu usaha yang dijalankan yakni pengelolaan sumur minyak tua di lapangan Wonocolo.
“Harus ada langkah cepat agar BBS tetap eksis di industri migas Bojonegoro, agar bisa meningkatkan PAD,” saran Sally.
Manager Operasi PT BBS, Ali Imron sdbelumnya menyampaikan, jumlah dividen yang disetorkan BBS Bojonegoro, sejak jabatan direktur pertama tidak stabil. Kali pertama, Direktur BBS dijabat oleh Meduk Subianto pada periode 2006 sampai 2010, dividen yang disetorkan sebesar Rp3.484.728.786,00.
Lalu ketika Direktur BBS dijabat Deddy Afidick mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dividen BBS naik hingga tembus Rp8.563.680.899,00. Jumlah deviden ini merupakan akumulasi tertinggi yang dipengaruhi oleh banyaknya project waktu itu.
Kemudian, dividen BUMD PT BBS turun drastis, bahkan minus ketika dijabat Edi Fritz. Mantan pegawai migas ini menahkodai PT BBS hanya setahun, dan kemudian mengundurkan diri.
Dividen BUMD PT BBS mulai merangkak naik masa Tonny Ade Irawan yang menjabat Dirut sejak 2017 sampai dengan 2019. Laba perusahaan BBS tahun 2019 era Tonny sebesar Rp 1,8 milliar disepakati digunakan menutup piutang tahun 2015 yang tidak mungkin lagi tertagih untuk memperkuat dan memperbaiki keuangan perusahaan. Sehingga dividen yang disetorkan sebesar Rp535.681.024.
Dividen BBS kemudian naik lagi ketika dijabat oleh Thomas Gunawan pada 2020 sampai dengan 2021. Yaitu sebesar Rp3.620.236.240,00.
Selanjutnya, pada tahun 2022 sampai tahun 2023, BUMD PT BBS dijalankan oleh Pelaksana Tugas (plt) Direktur, Setyo Hartono. Dividennya dalam waktu satu tahun sebesar Rp2.127.089.246,00. Mantan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2008-2013 dan 2013-2018 ini ditunjuk lagi menjadi Plt Direktur BBS melalui RUPS pada 23 Februari 2024 lalu.
“Dividen ini naik turun karena pekerjaan itu didapat ketika ada project dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas dengan mengikuti tender secara normatif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di KKKS,” kata Imron.(suko)
