SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Semenjak rezim Anna Muawanah menjabat bupati hingga menjelang berakhir, kesejahteraan pegawai atau Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, dirasa belum pernah mendapat kenaikan yang sebanding dengan beban kinerja. Anggapan pun lantas muncul, bahwa bupati tidak berpihak pada nasib ASN.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Sukur Priyanto. Sepanjang yang dia ketahui, perempuan asal Tuban yang menjadi Bupati Bojonegoro itu baru satu kali menaikkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Sudahpun begitu, kenaikannya cuma tipis alias tidak signifikan.
“Iya, belum ada keterpihakan dari Bupati Bojonegoro terhadap ASN berkaitan dengan kenaikan angka pemberian TPP. Karena saya lihat di tahun ini dan tahun depan masih di angka itu, jadi belum ada kenaikan,” ungkap Sukur Priyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (02/08/2023).
Anggota dewan yang menjabat di periode ke empat ini menilai demikian berlandasan pada draft Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2024 yang sedang dalam kajian DPRD.
Sukur melanjutkan, beban kerja yang diterima oleh ASN saat ini mengalami peningkatan. Jika dulunya mereka bekerja mengelola anggaran sekira Rp3 triliun, kini bertambah dua kali lipatnya sebesar Rp7,4 triliun. Maka dengan begitu, tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program kerja tentu juga semakin besar.
Di lain sisi, para ASN dituntut memberikan peningkatan pelayanan pula. Dua hal yang berupa beban tersebut telah dia jadikan kajian. Semestinya, menurut dia kenaikan tanggung jawab itu juga mendapat tambahan penghargaan berupa kenaikan angka TPP kepada para pegawai.
“Oleh sebab itu saya sangat sayangkan, kenapa sih TPP ASN tidak dinaikkan. Sepanjang Bupati Anna menjabat, baru satu kali naik di 2021. Itupun kecil, tidak signifikan. Beda jauh kalau dibandingkan dengan saat Pak Supriyanto menjadi PJ Bupati pada 2018, lumayan besar saat itu,” ujar Politikus Partai Demokrat ini.
Dia mencontohkan, besaran TPP ASN 2023 untuk para Pramu Bakti, Pramu Benih Ikan, Pramu Kebersihan, dan Pramu Taman, angkanya masih tetap di kisaran Rp2,1 juta. Padahal menurut informasi yang dia terima, TPP kabupaten tetangga justru sudah lebih tinggi.
“Harapan saya, TPP ASN di Bojonegoro bisa dinaikkan ya. Masa kalah dengan kabupaten sekitar,” tegas Sukur.(fin)
